Terus terang saja salah satu keluarga saya adalah korban Lapindo,….. dari kejadian2x yang terjadi selama ini (sejak awal bencana lapindo, red.) saya sangat salut dengan perjuangan para korban Lapindo. Tapi sayang Lapindo yang menurut saya “sebenarnya” di”dekengi” oleh pemerintahan, lihat aja para pemilik modal Lapindo,….. mereka orang2x mana?! sebagian besar dari pemerintahan (meskipun pemerintah “sok” mihak rakyat kecil) dengan tidak tahu kasihannya SEPERTI itu (saya gk perlu jelasin panjang lebar,…… semua juga ngerti!!!!!!!)
Kasihan orang2x kecil yang bertahun2x ngumpulin duit untuk beli rumah, bahkan ada yang masih kreditan,… harus kehilangannya yang merupakan hasil jerih payahnya seumur hidup itu.

Memang Lapindo ngasih ganti rugi,…… tapi diCICIL…………. dengan pembayaran awal hanya 20%. Apa bisa dari cicilian 20% itu buat beli rumah,… apa harus kredit……???? jangan mimpi,…. kenyataannya sekarang pihak BANK sangat tidak… tidak & tidak……….. “menggubris” korban Lapindo,… karena mereka pikir…. “ngapain ngurusin “gelandangan”, lantas kalo sudah seperti itu,…. dimana mereka harus tinggal…… paa harus terus di penampungan (pasar baru Porong. red.) apa layak tempat itu ditempati manusia…… GAK menurut saya & yang pasti & saya jamin,…. semua orang bilang tidak layak… KECUALI OKNUM “YANG BUKAN RAHASIA LAGI” LAPINDO, mereka pasti bilang layak-layak saja, lawong kalo bilang gak layak ntar “secuil” uang mereka bisa bablas,…

Menurut OPSI saya,….. para petinggi yang berhubungan dengan lapindo,…. pastinya orang2x yang korup (sorri kalo ngomong tanpa bukti) soalnya……. pribadi & sifat mereka gak jauh beda dengan koruptor sang tikus-tikus liar. Liat aja…….. mereka pelit, medit,.. dalit,…. apa lagi..??!! hidungnya jadi merah kalo nyium duit… hehehhe… (gak mereka aja se,….yang hidungnya merah kalo nyium duit),… wis cukup males nerusin……. ntar kalo… gk males.. ku tambahin….. ???!!!!……………..Celoteh Penulis.

Sidoarjo-Masih terngiang dalam telinga masyarakat Sidoarjo atas janji-janji Bupati Win Hendarso beberapa waktu lalu saat kampanye Pilkadanya, bahwa ia akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat miskin, diantaranya di bidang pendidikan & kesehatan.

Namun kenyataan yang ada, janji-janji yang memang sudah menjadi APBD kab. Sidoarjo itu belum juga terealisasi, bahkan terkesan di disepelekan.Biqintorin Musa, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan (FKBK), dalam sidang Paripurna (29/12) memperingatkan Bupati agar tidak terlena dengan Invesment Award, penghargaan yang baru di terima dari Presiden 18 Desember 2007 lalu.

“Karena pada kenyataannya,Bupati telah melupakan program yang menyentuh langsung ke maskin,” tambahnya.

Ia menyebut program bantuan pendidikan siswa miskin sebesar Rp 13,5 miliar, tidak cair hingga masa akhir anggaran. Selain itu juga proyek perbaruan bangku sekolah untuk 200 sekolah swasta senilai Rp 2 miliar, juga tidak cair meski prosedur dan persyaratan telah lengkap & diserahkan ke Dinas Pendidikan Sidoarjo.

”Kasihan para orangtua siswa yang sudah mengurus data miskin ke Kelurahan. Nyatanya setelah persyaratan itu komplet dan diserahkan ke sekolah, upaya mereka sia-sia,” kata Biqintorin.

Disamping itu juga, ia menyoroti program pemberian susu gratis sebagai upaya meningkatkan kesehatan siswa. Hal ini menjadi ironis, karena dalam praktiknya, terdapat anggaran APBD 2007 yang tidak terserap sebesar Rp 173 miliar.

”Ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan buruknya kinerja birokrasi. Untuk itu, kami minta bupati agar mengurangi volume perjalanan dinas luar kotanya serta meningkatkan pengawasan kinerja bawahannya,” kritiknya.

Selain dari FKBK, juru bicara FPG, Gufron Syukur juga mengingatkan agar Bupati tidak terlena dengan penghargaan yang baru diterimanya, sedangkan pelayanan perizinan dan pengembangan investasi masih lemah. “ini yang perlu dibenahi.” imbuhnya.

Saat memberikan penjelasan mengenai tudingan yang dilemparkan beberapa fraksi, Bupati Win Hendrarso mengakui masih adanya beberapa program yang tidak terlaksana. Ini dipicu tidak adanya pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2007, untuk menentukan proyek-proyek di pertengahan tahun.

”Karena saat itu kita sedang mengejar ketepatan waktu pembahasan Raperda APBD 2008. Saya berharap, APBD 2008 ini sudah bisa disetujui gubernur, Januari mendatang, agar sejumlah programnya bisa segera dilaksanakan,” kata Win Hendrarso.

Dalam sidang Paripurna juga diungkapkan adanya devisit anggaran APBD 2008 sebesar Rp 140 miliar.Namun fraksi-fraksi di DPRD tetap sepakat mengesahkan Rancangan Perda APBD itu menjadi Perda APBD.(sam)

APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2008

I. Pendapatan Daerah : Rp 1,12 triliun

Perincian:
- Pendapatan Asli Daerah : Rp 187,4 miliar
- Dana Perimbangan : Rp 843,3 miliar
- Lain-lain pendapatan sah : Rp 91,2 miliar

II. Belanja Daerah : Rp 1,26 triliun

Perincian:
- Belanja tidak langsung : Rp 702,3 miliar
- Belanja langsung : Rp 559,9 miliar

Defisit Anggaran Sebesar : Rp 140,1 miliar

Sidoarjo-Untuk mengantisipasi Perayaan malam tahun baru 2008, jajaran kepolisian lalu lintas Polres Sidoarjo akan menerjunkan sekitar 1.300 personil untuk berjaga di beberapa pos penantauan.

Titik yang akan menjadi pos pemantauan arus konvoi dari luar kota yaitu Jembatan Ngelom-Taman, Waru, Bypass Krian, Porong, dan Pondok Candra.
Sedangkan untuk menjaga keamanan perayaan dalam kota, polisi akan berjaga di pos pemantauan Jenggolo, stadion, serta Larangan.

Target utama Polisi antara lain menindak tegas para konvoi dari luar kota yang tidak mengantongi ijin, serta menilang kendaraan modifikasi berlebihan yang tidak sesuai standar keselamatan.

Kasat Lantas Polres Sidoarjo, AKP Andi Yudianto menjelaskan pihaknya akan menindak tegas para pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan saat perayaan malam tahun baru.

“Kalau masuk secara bergerombol dan memadati jalan, kami akan memecahnya. Kalau tidak mau, terpaksa polisi menolak mereka masuk kawasan Sidoarjo.” Tambahnya.

Ia juga menjelaskan alasan penghadangan konvoi dari luar kota itu untuk menghindari kerusuhan dalam kota Sidoarjo, sebab ia yakin pada masing-masing daerah sudah ada hiburan perayaan malam pergantian tahun.

Di Sidoarjo sendiri perayaan malam pergantian tahun akan dipusatkan di alun-alun & GOR Sidoarjo. (sam)

Kendati tidak sampai memakan korban, namun akibat ulah para suporter itu, banyak yang merasa dirugikan, salah satunya adalah Reni, tempat usaha wartelnya menjadi sasaran amuk para suporter. Salah satu bagian kaca wartelnya pecah karena terkena lemparan batu para suporter.
“Saya sangat terkejut, tiba-tiba saja ada yang melempar batu kearah saya, ya langsung saja saya lari menyelamatkan diri. Saking takutnya sampai tidak sempat menutup wartel ini.” jelasnya.

Tidak hanya Reni saja yang merasa dirugikan, seluruh calon penumpang yang waktu kejadian ada di stasiun Sidoarjo mengaku trauma atas kejadian itu.

AKP Andi Yudianto, KAsat Lantas Polres Sidoarjo, menjelaskan, pihaknya mendapat laporan sejak dari setasiun Bangil. Para suporter berulah dengan memanjat atap kereta api serta menolak membeli karcis. Karena laporan tersebut, jajaran kepolisian kemudian menghalang para suporter itu distasiun Sidoarjo.

Awalnya para suporter itu hanya diminta polisi untuk turun & membeli karcis. Tapi sebagian menolak, maka terpaksa petugas memaksa mereka turun dengan pukulan tongkat kayu pada suporter yang membangkang, shingga membuat suporter marah & melempari batu kearah petugas. Alhasil meski tidak sampai jatuh korban, namun beberapa bagian kaca stasiun & kios serta KA komuter yang berhenti pecah.

Dari kejadian itu, hanya dua suporter yang ditangkap & diamankan ke Polres Sidoarjo, & yang lain diangkut 3 truk dengan kawalan polisi untuk dipulangkan ke tempat asalnya.(sam)

Sidoarjo-2008 mungkin merupakan tahun yang menggembirakan bagi anak yatim piatu di Sidoarjo. Hal tersebut dikarenakan Panitia Anggaran (Panggur) dalam RAPBD 2008 selain fokus pada anggaran pendidikan, juga sepakat akan mengalokasikan bantuan kepada anak yatim piatu sebesar Rp 1,6 Milyar.Alokasi yang merupakan kebijakan baru RAPBD itu untuk kebutuhan pangan (beras & lauk-pauk) para yatim piatu & bukan untuk para gelandangan.

Ketua DPRD Sidoarjo, Arly Fauzi menjelaskan, pihaknya bersama Panggur DPRD Sidoarjo mengharapkan bantuan tersebut dapat mengurangi beban anak yatim piatu, terutama masalah pangan.

Anggaran tersebut sudah mendapat rekomendasi dari komisi D & akan didistribusikan melalui Panti Asuhan. Namun belum diketahui pasti nilai bantuan yang akan diterima oleh Panti Asuhan. Tambahnya.(sam)

Surabaya-Para pengamat hukum menganggap Lembaga Pengadilan saat ini bukan lagi sebagai tempat mencari keadilan, namun tidak lebih dari pasar jual beli keadilan, siapa yang mampu beli, ia yang mendapatkan keadilan, tidak lagi dilihat siapa yang salah & yang benar, asal ada uang akan ada keadilan …

Anggapan itu sangat beralasan, terkait catatan tahun 2006-2007, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menangani setidaknya 1140 kasus narkoba, 12 kasus korupsi, 4 kasus ilegal loging, serta 1283 kasus ringan. Dari berbagai kasus yang ditangani PN itu, sebagian terdakwa mendapatkan hukuman yang sangat ringan, bahkan bebas.

Contoh yang paling kontroversial adalah kasus Liely Tedjo Koesoemo (31), terdakwa yang dinyatakan bersalah atas kepemilikan 1001 ekstasi & 200 gram SS, ia hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda Rp150 juta & subsidier 3 bulan oleh Majelis Hakim yang diketuai Djanuanto SH. yang tentu saja putusan tersebut mendapat sorotan dari pengamat hukum & masyarakat, mengingat banyaknya bukti yang ada, serta adanya pertimbangan bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama.

Keadilan yang ‘murah’ itu tidak berlaku bagi Tia Nuraini (31), seorang purel sebuah club. Hanya gara-gara 1/4 butir ekstasi pemberian tamunya, ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara & denda Rp5 juta, subsidier 1bulan oleh Majelis Hakim yang diketuai M. Yunus Wahab, SH. Padahal wanita itu diketahui tidak mengkonsumsi, tidak mengedarkan & hanya kedapatan menyimpan 1/2 butir ekstasi dari tamunya.

“Jika kenyataan hukum seperti itu, bisa dipastikan para pengedar narkoba akan semakin berani.” jelas Setyawan, SH, seorang pengamat hukum beberapa waktu lalu.

Pada kasus korupsi, bebasnya Gunawan, Dirut PT Agung Pratama Lestari, terdakwa kasus korupsi Perum Bulog senilai 6,7M, serta Panut Darmanto CS. yang didakwa kasus korupsi Terminal Peti Kemas Surabaya, yang dalam putusan Pengadilan dinyatakan bebas karena tidak cukup bukti.

“Bukan rahasia lagi sebagian dari Pejabat tinggi, Aparat, orang kaya adalah contoh orang-orang yang bisa dibilang kebal hukum, karena mereka bisa membeli & mempermainkan hukum.” imbuhnya.

Memang dalam pengadilan, putusan ada ditangan Hakim. Namun seharusnya Hakim menggunakan kuasanya itu untuk kebenaran & keadilan, serta kepentingan masyarakat luas & dari segala status, baik kaya maupun miskin, tidak seperti kenyataan yang ada saat ini, keadilan yang bisa dibeli.

Jika terus menerus seperti ini, apa masih pantas Indonesia disebut lagi sebagai negara hukum yang berprikemanusiaan yang adil & beradab, sedangkan Badan Hukumnya telah berubah fungsi menjadi Pasar Hukum yang bisa jual beli keadilan ?.(sam)